Demi Benahi Program MBG, BGN Soroti Tiga Persoalan Utama untuk Diselesaikan

Jakarta, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan tiga persoalan utama yang menjadi fokus pembenahan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sudaryono mengatakan tiga persoalan tersebut merupakan hasil identifikasi para pimpinan BGN dalam rapat pimpinan yang diselenggarakan pada Senin (27/7). Ia mengatakan identifikasi tersebut menjadi salah satu agenda penting yang perlu dilakukan pada masa-masa awal kepemimpinannya.

"Kalau boleh kami sampaikan di sini, persoalan utama yang paling utama yang kami hadapi di BGN ini, bukan mengesampingkan persoalan lain, tapi kami fokus pada tiga hal yang utama," kata Sudaryono.

Lebih lanjut, ia merinci tiga persoalan yang menjadi fokus utama BGN.

Pertama, Sudaryono menaruh perhatian pada perilaku atau tindakan koruptif yang terjadi di BGN.

Menyikapi hal tersebut, ia mengatakan BGN akan menyerahkan seluruh mekanisme hukum kepada Kejaksaan Agung dan siap bersikap kooperatif dengan lembaga tersebut dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan BGN.

"Kami siap untuk bekerja sama seluas-luasnya, membuka akses seluas-luasnya, selebar-lebarnya terhadap apa pun informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, dalam proses hukum orang-orang yang memang diduga telah melaksanakan pelanggaran," jelasnya.

Kedua, Sudaryono juga menyebut tata kelola sebagai persoalan yang harus segera dibenahi.

Dalam hal ini, ia ingin memastikan bahwa BGN dapat memberikan pelayanan dengan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Program MBG. Oleh karena itu, ia berharap Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta para petugasnya dapat menjalankan tugas dengan baik.

"Status kepala dapur di setiap dapur adalah abdi negara, sehingga penting bagi kami memastikan abdi negara di setiap dapur itu bekerja dengan sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya, dan memastikan menu yang tersaji itu adalah baik. Karena Kepala SPPG adalah pegawai kami, abdi negara di bawah Badan Gizi Nasional," jelas dia.

Persoalan ketiga yang ingin segera dibenahi adalah penguatan keterbukaan, transparansi, komunikasi, serta pelibatan berbagai pihak dalam pengawasan pelaksanaan program.

"Bagaimana dari sisi keterbukaan, transparansi, komunikasi, pelibatan banyak pihak, pelibatan instansi lain, pelibatan kementerian lain, lembaga lain, keterlibatan pemerintah daerah, keterlibatan dinas-dinas, dan keterlibatan publik dalam mengawasi apakah itu menu, apakah itu penyaluran, apakah itu dapur, kebersihan, dan lain-lain, maka kami berusaha untuk memperbaiki ketiga hal ini," jelasnya.

Lebih lanjut, Sudaryono menegaskan bahwa pembenahan tata kelola harus dilakukan secara cepat agar tujuan utama Program MBG, yakni meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia sekaligus menggerakkan ekonomi lokal, dapat tercapai.

"Kami mengakui ada kekurangan, kami mengakui ada hal yang memang harus diperbaiki. Kami mengakui bahkan ada pelanggaran. Tapi kami siap. Kita harus siap menantang masa depan, kita perbaiki, kemudian kita laksanakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya," tutupnya.